Wacana yang dihembuskan pemerintah Indonesia berkenaan dengan pembukaan areal perkebunan kelapa sawit skala besar adalah akan meningkatkan pendapatan masyarakat, pembangunan dan perbaikan infrastruktur dan masih banyak lagi. Namun dalam realitasnya kemiskinan tidak serta merta dapat terentaskan dengan hadirnya perusahaan perkebunan skala besar itu. Bahkan kehadiran perusahaan sawit berbanding terbalik sampai 1800 dari apa yang di kampanyekan oleh perusahaan dan pemerintah.
Pemerintah memberikan kemudahan bagi para pemodal dalam berinvestasi di sektor perkebunan sawit melalui berbagai kebijakan berupa biaya produksi yang relatif murah. Misalnya saja upah buruh dan harga tanah. Pada akhirnya perkebunan sawit skala besar adalah sistem pertanian modern yang padat kapital dan teknologi dimana peran masyarakat banyak tak berarti sama sekali. Bisa disimpulkan perkebunan skala besar adalah usaha ekonomi yang lebih diabadikan demi kepentingan pasar internasional daripada kemaslahatan masyarakat banyak.Nafsu pemerintah menjadikan Indonesia sebagai produsen terbesar minyak sawit dunia seakan-akan membuatakannya dari cara berpikir yang realistis dan sehat. Harus diakui pertumbuhan pesat jumlah perkebunan kelapa sawit di Indonesia sama sekali tidak mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh keberadaan masyarakat di sekitar perkebunan yang menyerahkan alat produksinya (tanah) kepada perusahaan dengan iming-iming kemakmuran hanya di jadikan buruh harian lepas dengan gaji yang dibayar, sementara di level pimpinan kebun yang mendapat fasilitas penuh dan gaji yang relatif tingi didatangkan dari daerah atau pulau lain.
Pada 1951 adalah fase dimana orang-orang dari Pulau Jawa didatangkan ke lokasi perkebunan di Sumatra Utara untuk dijadikan buruh dalam jumlah besar. Alasan mendatangkan para buruh migran tersebut adalah para pendatang baru itu tidak akan melakukan usaha tani liar, dependensi yang tinggi terhadap perusahaan karena hidupnya hanya bergantung pada upah, kecil Banyak perusahaan pada masa itu menerapkan kebijakan tidak menyewa kembali buruh yang mengambil cuti panjang kembali ke Jawa. Policy ini bertujuan menahan sejumlah orang Jawa di Sumatra yang ingin pulang, tapi tetap tak ingin kehilangan pekerjaannya. Jadi sistem kerja yang dibangun adalah ikatan paksa tanpa perlindungan hak-hak cuti kaum buruh.
Selain itu perusahaan juga menggunakan tenaga buruh migran tadi hanya sebagai tenaga harian lepas, dimana perusahaan ingin melepaskan tanggung jawabnya berupa jaminan sosial dan jaminan lainnya yang memang diperuntukkan bagi buruh.
Penulis berkesempatan mengunjungi barak buruh dari salah satu group perkebunan besar yang berlokasi di Pasaman Barat, Sumatra Barat. Kondisi barak itu saat hujan datang tergenang air alias banjir dan sanitasi jauh dari layak. Sementara untuk level manajemen kebun, pemukiman tertata rapi dan memenuhi standar kesehatan untuk di huni.
Persolan lain kaum buruh di sektor perkebunan adalah rendahnya upah yang mereka terima. Di beberapa wilayah Indonesia seperti Pasaman Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, upah buruh harian lepas dihargai senilai Rp 17.500,- per hari. Upah yang sangat minim tadi bisa dipastikan tidak akan mampu untuk memenuhi keperluan pokok sehari-hari apalagi untuk biaya pendidikan dan kesehatan. Apabila merunut kepada data penggolongan kemiskinan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, maka penghasilan 2 dolar AS per hari (kisaran Rp 17.500,-) dengan tanggungan anak dan istri sudah dikategorikan sangat miskin. dan kaum buruh perkebunan sawit di Indonesia pasti ada dalam golongan tersebut.
Selain masalah upah yang minim, persoalan lain yang dihadapi kaum buruh perkebunan adalah tidak mencukupinya fasilitas kesehatan, kecelakaan kerja yang tidak ditanggung oleh pihak perusahaan bahkan tindakan pemecatan sepihak dari perusahaan yang bisa datang kapan saja.
Sebut saja misalnya nasib buruk yang menimpa Rokyati buruh kebun yang bekerja pada PT. SNS di Pulau Bangka. Dia diPHK secara sepihak oleh perusahaan tanpa alasan yang jelas. Rokyati mengakui dia memang tidak bekerja selama satu bulan karena mengalami kecelakaan kerja. Pada saat memupuk tanaman sawit, tangan kanan Royakti patah. Rokyati sudah memberitahukan pada pihak manajemen perusahaan tentang kecelakaan tersebut tetapi pihak manajemen tidak memberi respon terhadap keluhan Royakti. Bahkan yang datang justru surat pemecatan dari perusahaan, dimana di dalam surat tersebut dinyatakan Royakti bahkan tak berhak atas pesangon sebagaimana yang telah diatur dalam UU NO 13/2003 tentang ketenaga-kerjaan (KOBA,24/05/2006).
Pada akhirnya relasi antara perusahaan dan buruh yang di bangun oleh sistem perkebunan skala besar dari tahun 1870 hinggga sekarang tak tampak ada perubahan yang signifikan untuk memperbaiki nasib kaum buruh. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah negara ini sudah merdeka bagi buruh perkebunan sawit, industri perkebunan tertua di Indonesia yang exist bahkan sebelum republik ini ada? (tien,dari berbagai sumber)
Pemerintah memberikan kemudahan bagi para pemodal dalam berinvestasi di sektor perkebunan sawit melalui berbagai kebijakan berupa biaya produksi yang relatif murah. Misalnya saja upah buruh dan harga tanah. Pada akhirnya perkebunan sawit skala besar adalah sistem pertanian modern yang padat kapital dan teknologi dimana peran masyarakat banyak tak berarti sama sekali. Bisa disimpulkan perkebunan skala besar adalah usaha ekonomi yang lebih diabadikan demi kepentingan pasar internasional daripada kemaslahatan masyarakat banyak.Nafsu pemerintah menjadikan Indonesia sebagai produsen terbesar minyak sawit dunia seakan-akan membuatakannya dari cara berpikir yang realistis dan sehat. Harus diakui pertumbuhan pesat jumlah perkebunan kelapa sawit di Indonesia sama sekali tidak mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh keberadaan masyarakat di sekitar perkebunan yang menyerahkan alat produksinya (tanah) kepada perusahaan dengan iming-iming kemakmuran hanya di jadikan buruh harian lepas dengan gaji yang dibayar, sementara di level pimpinan kebun yang mendapat fasilitas penuh dan gaji yang relatif tingi didatangkan dari daerah atau pulau lain.
Pada 1951 adalah fase dimana orang-orang dari Pulau Jawa didatangkan ke lokasi perkebunan di Sumatra Utara untuk dijadikan buruh dalam jumlah besar. Alasan mendatangkan para buruh migran tersebut adalah para pendatang baru itu tidak akan melakukan usaha tani liar, dependensi yang tinggi terhadap perusahaan karena hidupnya hanya bergantung pada upah, kecil Banyak perusahaan pada masa itu menerapkan kebijakan tidak menyewa kembali buruh yang mengambil cuti panjang kembali ke Jawa. Policy ini bertujuan menahan sejumlah orang Jawa di Sumatra yang ingin pulang, tapi tetap tak ingin kehilangan pekerjaannya. Jadi sistem kerja yang dibangun adalah ikatan paksa tanpa perlindungan hak-hak cuti kaum buruh.
Selain itu perusahaan juga menggunakan tenaga buruh migran tadi hanya sebagai tenaga harian lepas, dimana perusahaan ingin melepaskan tanggung jawabnya berupa jaminan sosial dan jaminan lainnya yang memang diperuntukkan bagi buruh.
Penulis berkesempatan mengunjungi barak buruh dari salah satu group perkebunan besar yang berlokasi di Pasaman Barat, Sumatra Barat. Kondisi barak itu saat hujan datang tergenang air alias banjir dan sanitasi jauh dari layak. Sementara untuk level manajemen kebun, pemukiman tertata rapi dan memenuhi standar kesehatan untuk di huni.
Persolan lain kaum buruh di sektor perkebunan adalah rendahnya upah yang mereka terima. Di beberapa wilayah Indonesia seperti Pasaman Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, upah buruh harian lepas dihargai senilai Rp 17.500,- per hari. Upah yang sangat minim tadi bisa dipastikan tidak akan mampu untuk memenuhi keperluan pokok sehari-hari apalagi untuk biaya pendidikan dan kesehatan. Apabila merunut kepada data penggolongan kemiskinan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, maka penghasilan 2 dolar AS per hari (kisaran Rp 17.500,-) dengan tanggungan anak dan istri sudah dikategorikan sangat miskin. dan kaum buruh perkebunan sawit di Indonesia pasti ada dalam golongan tersebut.
Selain masalah upah yang minim, persoalan lain yang dihadapi kaum buruh perkebunan adalah tidak mencukupinya fasilitas kesehatan, kecelakaan kerja yang tidak ditanggung oleh pihak perusahaan bahkan tindakan pemecatan sepihak dari perusahaan yang bisa datang kapan saja.
Sebut saja misalnya nasib buruk yang menimpa Rokyati buruh kebun yang bekerja pada PT. SNS di Pulau Bangka. Dia diPHK secara sepihak oleh perusahaan tanpa alasan yang jelas. Rokyati mengakui dia memang tidak bekerja selama satu bulan karena mengalami kecelakaan kerja. Pada saat memupuk tanaman sawit, tangan kanan Royakti patah. Rokyati sudah memberitahukan pada pihak manajemen perusahaan tentang kecelakaan tersebut tetapi pihak manajemen tidak memberi respon terhadap keluhan Royakti. Bahkan yang datang justru surat pemecatan dari perusahaan, dimana di dalam surat tersebut dinyatakan Royakti bahkan tak berhak atas pesangon sebagaimana yang telah diatur dalam UU NO 13/2003 tentang ketenaga-kerjaan (KOBA,24/05/2006).
Pada akhirnya relasi antara perusahaan dan buruh yang di bangun oleh sistem perkebunan skala besar dari tahun 1870 hinggga sekarang tak tampak ada perubahan yang signifikan untuk memperbaiki nasib kaum buruh. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah negara ini sudah merdeka bagi buruh perkebunan sawit, industri perkebunan tertua di Indonesia yang exist bahkan sebelum republik ini ada? (tien,dari berbagai sumber)
